Alokasi Dana Desa (ADD)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Perintah Bupati Jombang kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang dalam melaksanakan akselerasi pembangunan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jombang :

  1. Untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal ;
  2. Sudah waktunya Kepala Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Memfaslitasi desa dalam membentuk produk-produk hukum desa ( Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa) terutama untuk melindungi sumber-sumber pendapatan asli desa dan aset-aset desa ;
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya guna meningkatkan kesejahteraannya ;
  5. Melembagakan sistem pembangunan partipatif dalam perumusan kebijakan dengan prinsip transparansi, demokratis dan akuntabilitas.

 

LATAR BELAKANG PEMBERIAN (ADD) :

  1. Pemerataan pembangunan dipedesaan merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten, pemerataan pembangunan di pedesaan harus diselaraskan dengan berbagai aspek yang dimiliki oleh masing-masing desa meliputi aspek sumber daya alam, sumber penghasilan sampai dengan kebutuhan perangkat desa ;
  2. Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat ;
  3. Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki oleh masing-masing desa, maka dipandang perlu Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang ;
  4. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut, maka diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang

 

 

RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ADD

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009

PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

 

1. Pebruari 2009 :

a.       Survey dan Evaluasi terhadap permasalahan pelaksanaan ADD 2008 ;

b.      Analisa Perbup 2008, PTO, Pendamping ADD 2008;

c.       Permintaan Data-data variable ADD dari masing-masing desa;

 

2. Maret 2009 :

a.       Pembentukan Tim Pembina ADD Kabupaten & Tim Teknis untuk membahas :

1. Rekruitmen Pendamping  ADD 2009 ;

2. Perbup, PTO ADD 2009 ;

b.      Rapat-rapat Tim Pembina ADD Kabupaten.

 

3. April 2009 :

a.       Rekruitmen Pendamping ADD 2009 ;

b.      Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping ADD ;

c.       Data-data masing-masing desa guna menyusun variable sudah terkumpul.

 

4. Mei 2009 :

a.       Perbup ADD 2009 (Perbup No. 41 Tahun 2009)

b.      Penetapan Besaran ADD 2009

c.       Penetapan Tim Pembina ADD Kecamatan

 

5. Juni 2009 :

a.       Pendampingan dalam Musdes Sosialisasi dan Perencanaan ADD oleh Pendamping

b.      Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dalam Pembinaan Tim Pembina ADD Kecamatan

 

6. Juli 2009 :

a.       Mulai Pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa ke Tim Teknis ADD Kabupaten melalui Kecamatan

b.      Pencairan ADD tidak menunggu pengajuan desa/kecamatan lainnya yang belum siap dan diupayakan bulan Juli 2009 sudah ada yang mencairkan.

c.       Segera diadakan Musdes pelaksanaan ADD setelah ADD cair.

 

7. Agustus s/d Nopember 2009 :

a.       Monitoring oleh Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten

b.      Pengawasan baik dari Pemkab maupun unsur lainnya termasuk oleh masyarakat lainnya.

c.       Untuk pembangunan fisik diupayakan selesai dalam 3 (tiga) bulan dan sedapat mungkin menghindari musim penghujan.

d.      Pada akhir Nopember 2009 diupayakan pembangunan fisik sudah selesai semua, sehingga kegiatan non fisik yang merupakan beban tetap dapat segera diselesaikan SPJ ADD 2009

 

8. Desember 2009 :

a.       Segera dilaksanakan Musdes Pertanggungjawaban ADD.

b.      Awal Desember segera diadakan Evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD tahun 2009 oleh Tim Pembina ADD Kabupaten dibantu dengan Tim Teknis Kabupaten dalam hal :

1.      Penilaian Kinerja Pendamping ADD 2009;

2.      Segera penyelesaian SPJ ADD 2009 khususnya pembangunan fisik yang mengedepankan partisipasi masyarakat (dana tambahan) dari masyarakat ;

3.      Evaluasi kegiatan ADD tahun 2009 guna penyempurnaan Perbub dan  PTO tahun 2010 dengan melibatkan pendamping ADD yang berkualitas.

 

9.  Januari 2010 :

a.  Pembahasan pembentukan Perubahan/penyempurnaan Perbub dan PTO ADD ;

b.  Penyusunan besaran ADD 2010 berdasarkan Plafon dan permintaan data-data dari masing-masing desa guna menghitung variable ADD dengan menambah variable, yaitu besaran partipasi masyarakat (yang terdeteksi dari usulan pengajuan ADD dan realisasi di lapangan) dalam pembangunan yang dibiayai ADD 2009;

c. Pendamping ADD yang berkualitas akan dipertahan dengan penetapan kembali menjadi pendamping ADD tahun 2010.

 

Jombang, 24 Juli 2009

 

EVALUASI DARI HASIL PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ADD

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009

PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN JOMBANG

 

Berdasarkan :

  1. Hasil Pembinaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tentang Produk-produk hukum desa ;
  2. Hasil Pembinaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tentang pelaksanaan Perbub No. 34 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  3. Hasil Pembinaan Inspektorat Kabupaten Jombang tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD ;
  4. Hasil Pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perencanaan Pembangunan di Desa ;
  5. Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim BPMPD ;
  6. Hasil Angket/Quisioner yang disebar dan diisi oleh Pemerintah Desa ;
  7. Hasil masukan dari pelatihan Kades, Sekdes, Bendahara Desa, LPMD, BPD yang telah dilakukan ; serta
  8. Masukan dari berbagai pihak serta kondisi pelaksanaan ADD, maka mulai bulan Oktober 2009 Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa pada BPMPD :

 

Membuat TARGET KEGIATAN dan langkah-langkah strategis sampai dengan akhir Tahun 2009 sebagai berikut :

    1. Pencairan ADD maksimal sebelum tanggal 15 Desember 2009 sudah terealisasi seluruh Kabupaten Jombang ;
    2. SPJ ADD Tahun 2009 harus selesai pada akhir bulan Desember 2009 termasuk penyelesaian pembayaran Pajak (PPh/PPN) ke kantor Pajak ;
    3. Berdasarkan pasal 26 Perbub No. 34 Tahun 2009, desa-desa sudah harus membuat Draft/rancangan APBDes atau disebut RAPBDes, dengan harapan :

1.      Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Tahun 2010 dapat tersusun pada akhir Tahun 2009 ;

2.      Kegiatan ADD Tahun 2010 sudah tercantum dalam DU-RKPDesa Tahun 2010 ;

3.      Setelah diketahui kegiatan ADD yang akan dilaksanakan Tahun 2010, maka segera membuat DURK ADD Tahun 2010 termasuk rincian DURK dan Rencana Anggaran Biaya serta besaran pajak yang akan dikeluarkan Desa ;

4.      Kegiatan yang ada dalam DU-RKPDesa yang kemudian ditetapkan menjadi RKPDes untuk dicermati kegiatan mana saja yang dapat dimasukkan Dalam RAPBDesa ;

5.      Adapun sumber-sumber dana yang akan disampaikan kepada Desa sedapat mungkin akan dikordinasikan dengan Dinas-Dinas terkait untuk diinformasikan ke Desa agar dapat dimasukkan dalam RAPBDesa.

    1. Akhir Nopember 2009 dan awal bulan Desember 2009, akan diadakan :

1.      Evaluasi pelaksanaan ADD Tahun 2009 ;

2.      Persiapan pelaksanaan ADD Tahun 2010 ;

 

Pada Tahun 2010 :

 

Januari 2010 :

1.      Setelah APBD Kabupaten Jombang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jombang (diperkirakan sekitar tanggal 10 Januari 2010) draft/rancangan RAPBDesa segera ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Bupati Jombang melalui Bagian Hukum Setdakab Jombang untuk dievaluasi dengan tembusan Camat ;

2.      Setelah APBD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Jombang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur (diperkirakan sekitar akhir Januari 2010), maka RAPBDesa yang telah dievaluasi disampaikan kembali ke Desa-desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Jombang ditetapkan ;

3.      Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa pada awal tahun Anggaran termasuk NPWP Desa ;

4.      Nomor Rekening Desa apabila tidak berubah, maka tetap dipakai Nomor Rekening Desa yang lama :

5.      Pada saat bersamaan dilaksanakan :

a.       Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang ADD, termasuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO)-nya ;

b.      Penetapan Besaran ADD Tahun 2010 ;

c.       Penetapan dan penempatan kembali pendamping ADD Tahun 2009 yang berkualitas menjadi pendamping ADD Tahun 2010 berdasarkan penilaian yang obyektif ;

d.      Rekruitmen pendamping  baru apabila dianggap perlu.

 

Pebruari 2010 :

1.      Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan kemudian dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang dan diberi Nomor, maka segera diadakan Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi ADD setelah diterima Penyempurnaan Perbub tentang ADD dan PTO serta besaran ADD yang diperoleh ;

2.      Setelah Mudes Sosialisasi ADD, yaitu dari pembuatan Jadwal Rencana kegiatan Fisik dan Non Fisik sampai dengan terbentuknya Tim Pelaksana Desa, maka segera diadakan Musdes Perencanaan ;

3.      Setelah Musdes perencanaan, desa segera mengajukan pencairan ADD :

4.      Untuk tahun 2010, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD (25 % ADD) serta pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (20 % dari 70 % ADD) berdasarkan rincian DURK ADD Tahun 2010 diupayakan dapat diterimakan per Tri-Bulan (4 kali dalam 1 tahun) sesuai dengan Musyawarah Desa Perencanaan ADD (akan diatur lebih lanjut dan atau disesuaikan dengan Perbub 34 Tahun 2009) dan akan diadakan penyederhanaan dan efisiensi teknis penyampaian dana ke masing-masing Tim Pelaksana Desa ;

5.      Sedangkan untuk pembangunan fisik dan atau pemberdayaan masyarakat lainnya (80 % dari 70 % ADD) akan disempurnakan lebih lanjut.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s