Alokasi Dana Desa (ADD)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Perintah Bupati Jombang kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang dalam melaksanakan akselerasi pembangunan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jombang :

  1. Untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal ;
  2. Sudah waktunya Kepala Desa melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  3. Memfaslitasi desa dalam membentuk produk-produk hukum desa ( Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa) terutama untuk melindungi sumber-sumber pendapatan asli desa dan aset-aset desa ;
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya guna meningkatkan kesejahteraannya ;
  5. Melembagakan sistem pembangunan partipatif dalam perumusan kebijakan dengan prinsip transparansi, demokratis dan akuntabilitas.

 

LATAR BELAKANG PEMBERIAN (ADD) :

  1. Pemerataan pembangunan dipedesaan merupakan suatu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten, pemerataan pembangunan di pedesaan harus diselaraskan dengan berbagai aspek yang dimiliki oleh masing-masing desa meliputi aspek sumber daya alam, sumber penghasilan sampai dengan kebutuhan perangkat desa ;
  2. Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat ;
  3. Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki oleh masing-masing desa, maka dipandang perlu Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang ;
  4. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut, maka diterbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang

 

 

RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ADD

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009

PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

 

1. Pebruari 2009 :

a.       Survey dan Evaluasi terhadap permasalahan pelaksanaan ADD 2008 ;

b.      Analisa Perbup 2008, PTO, Pendamping ADD 2008;

c.       Permintaan Data-data variable ADD dari masing-masing desa;

 

2. Maret 2009 :

a.       Pembentukan Tim Pembina ADD Kabupaten & Tim Teknis untuk membahas :

1. Rekruitmen Pendamping  ADD 2009 ;

2. Perbup, PTO ADD 2009 ;

b.      Rapat-rapat Tim Pembina ADD Kabupaten.

 

3. April 2009 :

a.       Rekruitmen Pendamping ADD 2009 ;

b.      Penetapan Pendamping dan Koordinator Pendamping ADD ;

c.       Data-data masing-masing desa guna menyusun variable sudah terkumpul.

 

4. Mei 2009 :

a.       Perbup ADD 2009 (Perbup No. 41 Tahun 2009)

b.      Penetapan Besaran ADD 2009

c.       Penetapan Tim Pembina ADD Kecamatan

 

5. Juni 2009 :

a.       Pendampingan dalam Musdes Sosialisasi dan Perencanaan ADD oleh Pendamping

b.      Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan dalam Pembinaan Tim Pembina ADD Kecamatan

 

6. Juli 2009 :

a.       Mulai Pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa ke Tim Teknis ADD Kabupaten melalui Kecamatan

b.      Pencairan ADD tidak menunggu pengajuan desa/kecamatan lainnya yang belum siap dan diupayakan bulan Juli 2009 sudah ada yang mencairkan.

c.       Segera diadakan Musdes pelaksanaan ADD setelah ADD cair.

 

7. Agustus s/d Nopember 2009 :

a.       Monitoring oleh Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten

b.      Pengawasan baik dari Pemkab maupun unsur lainnya termasuk oleh masyarakat lainnya.

c.       Untuk pembangunan fisik diupayakan selesai dalam 3 (tiga) bulan dan sedapat mungkin menghindari musim penghujan.

d.      Pada akhir Nopember 2009 diupayakan pembangunan fisik sudah selesai semua, sehingga kegiatan non fisik yang merupakan beban tetap dapat segera diselesaikan SPJ ADD 2009

 

8. Desember 2009 :

a.       Segera dilaksanakan Musdes Pertanggungjawaban ADD.

b.      Awal Desember segera diadakan Evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD tahun 2009 oleh Tim Pembina ADD Kabupaten dibantu dengan Tim Teknis Kabupaten dalam hal :

1.      Penilaian Kinerja Pendamping ADD 2009;

2.      Segera penyelesaian SPJ ADD 2009 khususnya pembangunan fisik yang mengedepankan partisipasi masyarakat (dana tambahan) dari masyarakat ;

3.      Evaluasi kegiatan ADD tahun 2009 guna penyempurnaan Perbub dan  PTO tahun 2010 dengan melibatkan pendamping ADD yang berkualitas.

 

9.  Januari 2010 :

a.  Pembahasan pembentukan Perubahan/penyempurnaan Perbub dan PTO ADD ;

b.  Penyusunan besaran ADD 2010 berdasarkan Plafon dan permintaan data-data dari masing-masing desa guna menghitung variable ADD dengan menambah variable, yaitu besaran partipasi masyarakat (yang terdeteksi dari usulan pengajuan ADD dan realisasi di lapangan) dalam pembangunan yang dibiayai ADD 2009;

c. Pendamping ADD yang berkualitas akan dipertahan dengan penetapan kembali menjadi pendamping ADD tahun 2010.

 

Jombang, 24 Juli 2009

 

EVALUASI DARI HASIL PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PELAKSANAAN ADD

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009

PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN JOMBANG

 

Berdasarkan :

  1. Hasil Pembinaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tentang Produk-produk hukum desa ;
  2. Hasil Pembinaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tentang pelaksanaan Perbub No. 34 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  3. Hasil Pembinaan Inspektorat Kabupaten Jombang tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD ;
  4. Hasil Pembinaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tentang Perencanaan Pembangunan di Desa ;
  5. Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim BPMPD ;
  6. Hasil Angket/Quisioner yang disebar dan diisi oleh Pemerintah Desa ;
  7. Hasil masukan dari pelatihan Kades, Sekdes, Bendahara Desa, LPMD, BPD yang telah dilakukan ; serta
  8. Masukan dari berbagai pihak serta kondisi pelaksanaan ADD, maka mulai bulan Oktober 2009 Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa pada BPMPD :

 

Membuat TARGET KEGIATAN dan langkah-langkah strategis sampai dengan akhir Tahun 2009 sebagai berikut :

    1. Pencairan ADD maksimal sebelum tanggal 15 Desember 2009 sudah terealisasi seluruh Kabupaten Jombang ;
    2. SPJ ADD Tahun 2009 harus selesai pada akhir bulan Desember 2009 termasuk penyelesaian pembayaran Pajak (PPh/PPN) ke kantor Pajak ;
    3. Berdasarkan pasal 26 Perbub No. 34 Tahun 2009, desa-desa sudah harus membuat Draft/rancangan APBDes atau disebut RAPBDes, dengan harapan :

1.      Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDes) Tahun 2010 dapat tersusun pada akhir Tahun 2009 ;

2.      Kegiatan ADD Tahun 2010 sudah tercantum dalam DU-RKPDesa Tahun 2010 ;

3.      Setelah diketahui kegiatan ADD yang akan dilaksanakan Tahun 2010, maka segera membuat DURK ADD Tahun 2010 termasuk rincian DURK dan Rencana Anggaran Biaya serta besaran pajak yang akan dikeluarkan Desa ;

4.      Kegiatan yang ada dalam DU-RKPDesa yang kemudian ditetapkan menjadi RKPDes untuk dicermati kegiatan mana saja yang dapat dimasukkan Dalam RAPBDesa ;

5.      Adapun sumber-sumber dana yang akan disampaikan kepada Desa sedapat mungkin akan dikordinasikan dengan Dinas-Dinas terkait untuk diinformasikan ke Desa agar dapat dimasukkan dalam RAPBDesa.

    1. Akhir Nopember 2009 dan awal bulan Desember 2009, akan diadakan :

1.      Evaluasi pelaksanaan ADD Tahun 2009 ;

2.      Persiapan pelaksanaan ADD Tahun 2010 ;

 

Pada Tahun 2010 :

 

Januari 2010 :

1.      Setelah APBD Kabupaten Jombang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Jombang (diperkirakan sekitar tanggal 10 Januari 2010) draft/rancangan RAPBDesa segera ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan disampaikan kepada Bupati Jombang melalui Bagian Hukum Setdakab Jombang untuk dievaluasi dengan tembusan Camat ;

2.      Setelah APBD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Jombang disetujui oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur (diperkirakan sekitar akhir Januari 2010), maka RAPBDesa yang telah dievaluasi disampaikan kembali ke Desa-desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Jombang ditetapkan ;

3.      Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa pada awal tahun Anggaran termasuk NPWP Desa ;

4.      Nomor Rekening Desa apabila tidak berubah, maka tetap dipakai Nomor Rekening Desa yang lama :

5.      Pada saat bersamaan dilaksanakan :

a.       Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang ADD, termasuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO)-nya ;

b.      Penetapan Besaran ADD Tahun 2010 ;

c.       Penetapan dan penempatan kembali pendamping ADD Tahun 2009 yang berkualitas menjadi pendamping ADD Tahun 2010 berdasarkan penilaian yang obyektif ;

d.      Rekruitmen pendamping  baru apabila dianggap perlu.

 

Pebruari 2010 :

1.      Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan kemudian dicatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang dan diberi Nomor, maka segera diadakan Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi ADD setelah diterima Penyempurnaan Perbub tentang ADD dan PTO serta besaran ADD yang diperoleh ;

2.      Setelah Mudes Sosialisasi ADD, yaitu dari pembuatan Jadwal Rencana kegiatan Fisik dan Non Fisik sampai dengan terbentuknya Tim Pelaksana Desa, maka segera diadakan Musdes Perencanaan ;

3.      Setelah Musdes perencanaan, desa segera mengajukan pencairan ADD :

4.      Untuk tahun 2010, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD (25 % ADD) serta pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (20 % dari 70 % ADD) berdasarkan rincian DURK ADD Tahun 2010 diupayakan dapat diterimakan per Tri-Bulan (4 kali dalam 1 tahun) sesuai dengan Musyawarah Desa Perencanaan ADD (akan diatur lebih lanjut dan atau disesuaikan dengan Perbub 34 Tahun 2009) dan akan diadakan penyederhanaan dan efisiensi teknis penyampaian dana ke masing-masing Tim Pelaksana Desa ;

5.      Sedangkan untuk pembangunan fisik dan atau pemberdayaan masyarakat lainnya (80 % dari 70 % ADD) akan disempurnakan lebih lanjut.

Jadwal Kereta Api

inilah jadwal kereta api dari Stasiun Jombang,,,,,,

 

Berlaku Mulai 1 Maret 2010 s/d sekarang

 

No Kereta Api Relasi Stasiun Jombang Keterangan
No.KA Nama KA Dari Ke Datang Berangkat
1 144 GAYA BARU MALAM Jakarta Kota Surabaya 01.18 01.21 Ekonomi
2 44 BANGUNKARTA Pasar Senin Jombang 04.11 Executive
3 34 BIMA Jakarta Gambir Surabaya 04.34 04.37 Executive
4 R44-1 RANGK.BANGUNKARTA Jombang Kertosono 04.38 Rangkaian
5 104 MUTIARA SELATAN Bandung Surabaya 04.57 05.00 Bisnis
6 990 PNP / KRD Kertosono Surabaya 05.29 05.32 Ekonomi
7 38 TURANGGA Bandung Surabaya 06.20 06.23 Executive
8 965 RAPIH DHOHO Surabaya Malang 06.52 06.55 Ekonomi
9 149 PASUNDAN Surabaya Kiaracondong 07.23 07.25 Ekonomi
10 966 RAPIH DHOHO Blitar Surabaya 07.59 08.06 Ekonomi
11 83 SANCAKA Surabaya Yogyakarta 08.02 08.04 Executive & Bisnis
12 5 ARGO WILIS Surabaya Bandung 08.27 08.29 Executive
13 967 RAPIH DHOHO Surabaya Malang 09.33 09.35  
14 3502 BBM Madiun Benteng LS 09.59 Barang
15 157 LOGAWA Jember Purwokerto 10.46 10.50 Ekonomi
16 84 SANCAKA Yogyakarta Surabaya 11.10 11.12 Executive & Bisnis
17 164 SRI TANJUNG Lempuyangan Banyuwangi 12.22 12.24 Ekonomi
18 969 RAPIH DHOHO Surabaya Malang 12.55 12.57 Ekonomi
19 968 RAPIH DHOHO Malang Surabaya 13.14 13.16 Ekonomi
20 158 LOGAWA Purwokerto Jember 13.58 14.02 Ekonomi
21 163 SRI TANJUNG Banyuwangi Lempuyangan 14.19 14.21 Ekonomi
22 R43-2 RANGK.BANGUNKARTA Kertosono Jombang 14.55 Rangkaian
23 143 GAYA BARU MALAM Surabaya Jakarta Kota 15.04 15.06 Ekonomi
24 970 RAPIH DHOHO Malang Surabaya 15.48 15.58 Ekonomi
25 85 SANCAKA Surabaya Yogyakarta 15.57 15.59 Executive & Bisnis
26 43 BANGUNKARTA Jombang Pasar Senen 16.25 Executive
27 103 MUTIARA SELATAN Surabaya Bandung 17.36 17.38 Bisnis
28 971 RAPIH DHOHO Surabaya Blitar 17.48 17.58 Ekonomi
29 6 ARGO WILIS Bandung Surabaya 17.57 17.59 Executive
30 33 BIMA Surabaya Jakarta Gambir 18.13 18.15 Executive
31 37 TURANGGA Surabaya Bandung 19.12 19.15 Executive
32 991 PNP / KRD Surabaya Kertosono 19.20 19.47 Ekonomi
33 972 RAPIH DHOHO Malang Surabaya 19.32 19.34 Ekonomi
34 86 SANCAKA Yogyakarta Surabaya 19.46 19.48 Executive & Bisnis
35 3501 BBM Benteng Madiun LS 21.09 Barang
36 150 PASUNDAN Kiaracondong Surabaya 22.07 22.09 Ekonomi

CATATAN :
– LS = LANGSUNG ( tidak berhenti di stasiun Jombang)

ULAT BULU SERANG JOMBANG

Ulat Bulu Juga Serang Jombang
Rabu, 6 April 2011 | 11:51 WIB

JOMBANG –Serangan ulat bulu tak hanya terjadi di Probolinggo. Masyarakat perkotaan di Jombang  saat ini juga disibukkan membasmi ulat berbulu yang bisa membuat gatal-gatal bagi kulit. Pihak Dinas Pertanian Kab. Jombang telah memberikan secara gratis obat insektisida kepada warga untuk mengatasi serangan ulat tersebut.

Seperti terjadi pemukiman warga kawasan Jl. Hayam Wuruk, Rabu (6/4) pagi tadi. Banyak ditemui ulat bulu merambah bangunan tembok pagar, bahkan rumah warga setempat. Ulat berbulu juga banyak ditemui merambah pohon asam, sono dan  mangga serta pohon lainnya yang tumbuh di pekarangan  milik penduduk setempat.

Untuk mengatasi itu, mereka menyemprotkan obat insektisida bantuan dari Dinas Pertanian ke pagar dan tembok luar rumah yang dirambah ulat berbulu itu.  Hariyadi (46) warga Jalan Hayam Wuruk Gang III, Kelurahan Kepanjen, mengatakan lingkungan diserang ulat berbuluh sejak tiga hari lalu. “Serangan ulat itu bena-benar membuat warga cemas. Apalagi, sudah banyak anak-anak yang terserang gatal-gatal karena terkena ulat bulu,” ujarnya.

Untungnya, lanjut dia, pihak Pemkab Jombang mengambil langkah cepat. Misalnya,–melalui Dinas Pertanian setempat, telah melakukan penyemprotan  obat pembasmi menyeluruh ke lingkungan. Selain itu juga member Cuma-cuma obat pembasi ke warga yang bisa dipakai sewaktu-waktu ada serangan ulat berbulu tersebut. “Setelah disemprot insektisida, serangan ulat berkurang banyak. Memang masih ada saja ulat berbulu di pagar rumah atau di pohon-pohon, dan warga langsung menyemprotnya,” ujarnya.

Sedangkan, Ny Yayuk mengatakan, sebaiknya Disperta terus memantau dan menyemprotkan insektisida semua pohon yang diserang ulat itu.”Kalau bisa seluruh bagian pohon disemprot dengan bantuan mobil tangga yang biasa dipakai untuk memperbaiki lampu penerang jalan,” ujarnya. “Penyemprotan selama ini memang belum maksimal, hanya bagian batang pohon terendah yang semprot. Padahal pucuk pohon juga banyak terserang ulat bulu,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang,Ir Suhardi didampingi Ir Roni, Kepala Bidang Pemberantan Hama dan Penyakit mengatakan, pihaknya sudah mengirim insektisida ke pengurus RT di lingkungan yang terserang ulat bulu.

Dugaan sementara munculnya ulat bulu dalam jumlah banyak ini diperkirakan karena perubahan iklim tidak pasti, dan ketidak seimbangan keseimbangan dalam siklus rantai makanan. “Itu juga dipicu krena populasi burung pemakan ulat mulai sedikit. Sehingga kondisi itu membuat perkembang biakan ulat tumbuh subur,” katanya.  “Ini sebagai dampak rantai makanan menjadi timpang,” tegasnya.

Sebelumnya, keresahan sama dialami masyarakat di wilayah tiga kecamatan di Probolinggo,–Kec. Leces, Kec. Tegalsiwalan dan Kec. Bantaran. Ulat jenis sama tidak hanya menyerang pohon juga merambah rumah penduduk di sana.

Itu banyak terjadi di Desa Sumberkedawung Kec. Leces dan Desa Sumberbulu, Kec. Tegalsiwalan.

Di Desa Sumberkedawung misalnya, ribuan ulat nampak jelas merayap di batang, ranting hingga dedaunan pohon. Tak sedikit juga yang bergantungan di antaranya rimbunnya daun. Ribuan ulat berbulu halus tersebut juga bergerombol di tembok-tembok rumah warga dan tak sedikit merayap hingga masuk ke dalam rumah. Bahkan akibat serangan ulat berbulu itu, sebagian warga di sana mengalami sesak nafas dan gatal-gatal.

Daerah lain yang juga terserang ulat berbulu adalah wilayah pemukiman penduduk di Kec. Jatiasih, Bekasi. Selain itu kentor  pemerintahan Pemkab Kendal juga diserang ulat berbulu yang diduga berasal dari Pohon Asem dan pohon Sono. Seperti yang terjadi di Jombang maupun Probolinggo, dampak serangan ulat berbulu itu mulai membuat warga kena gatal-gatal. bas

Pemerintahan Desa

ingin melihat dan mendapatkan  undang-undang tentang kepala daerah, camat dan kepala desa dapat didownload disini ….

UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TTNG PEMERINTAHAN

Apa itu Desa…?

APA ITU DESA?

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa adalah:

  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
  • Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  • Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

 

KEPALA DESA

Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:

  1. Bertakwa kepada Tuhan YME
  2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah
  3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
  4. Berusia paling rendah 25 tahun
  5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
  6. Penduduk desa setempat
  7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
  8. Tidak dicabut hak pilihnya
  9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
  10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota

Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Artikel utama: Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keuangan desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

  • Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
  • Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
  • bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
  • bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  • hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
  • Pinjaman desa

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Lembaga kemasyarakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa)

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen,

Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun)

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan , yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

 

 

 

 

 

Indeks Pembangunan Manusia Jombang 2010

mengetahui informasi indek pembangunan manusia kabupaten jombang sangat diperlukan oleh warga,,anda dapat mendownload file ini secara free,,,

ikuti tautan ini jika ingin mendownload…

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA JOMBANG 2010